DEMOKRASI Di INDONESIA

Demokrasi Moderen menurut pengertian aslinya merupakan wujud pemerintahan yg di dalamnya banyak ketentuan pemerintah atau di belakang kebijakan yg menyebabkan ketentuan itu lahir dari nada paling banyak yaitu dari sebagian besar di pemerintahan atau di belakang kebijakan yg menyebabkan ketentuan itu lahir dari nada paling banyak, yaitu dari sebagian besar di pemerintahan (consent of a majority of adult governed). 

Akan tetapi batasan rencanatual yg enteng difahami berkenaan “demokrasi” merupakan, satu sistem dari sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan satu negara yg dilakukan dari rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat. 

Lagi tengah batasan operasional dari “demokrasi” merupakan, bagaimana indikator demokrasi jalan seperti tentunya. Serta itu mampu di ketahui dengan mengukur serta mempertanyakan indikator demokrasi itu, seperti : 1. Tingkat sehat tidaknya penyelenggaraan Pemilu ; 2. Mengenai sehat tidaknya bangsa ini atau tokoh-tokoh politik dalam bermusyawarah (negosiasi) ; 3. Mengenai sehat tidaknya partisipasi rakyat dalam memengaruhi kebijakan umum satu Pemerintahan ; 4. Mengenai sehat tidaknya hak-hak wakil rakyat digunakan dalam mengkontrol jalannya pemerintahan, seperti : hak angket, hak anggaran, hak interplasi, hak amandemen serta hak-hak yang lain. 

Buat mengukur satu negara demokratis atau tdk, perlu diukur dari batasan atau pengertian operasi berkenaan demokrasi, tidak dari pengertian rencana dari demokrasi itu. Telah jadi fakta peristiwa demokrasi di Indonesia yg ada sejauh ini terasanya jauh dari ruh atau tondi dari demokrasi tersebut. Hal semacam ini mampu di ketahui dari : 1. Partisipasi rakyat mampu dibeli dengan duit ; 2. Pemilu dari zaman kemasa penuh dengan kecurangan ; 3. Pamer kebolehan massa jadi kebanggaan dari banyak partai-partai politik untuk lakukan dorongan-tekanan ; 4. Selagi bangsa ini atau tokoh-tokokh politik tidak sama pendapat didalam bermusyawarah atau bernegosiasi maka ketidaksamaan itu jadi bibit permusuhan ; 5. hak-hak DPR sbg mekanisme kontrol pada Pemerintah tdk jalan seperti tentunya ; 6. Impian jadi anggota Legislatif tdk diragukan apakah didasarkan pada Nasionalisme yg memiliki tujuan bakal memperjuangkan dambaan bangsa ini seperti ada didalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 ; Impian bangsa serta Nasionalisme inilah yang wajib diperjuangkan serta ditegakkan banyak sang Caleg andaikata ia selanjutnya jadi anggota Legislatif di Parlemen. Dan seperti kita kenali biasanya dari anak bangsa ini mau jadi anggota legislatif hanyalah mencari prestige atau gengsi sosial, jadi biasanya dari mereka sesudah kebolehan serta modal dikerahkan sang Caleg sebatas untuk jadi anggota legislatif andaikata tidak sukses pasti banyak juga yg menanggung derita stress bahkan juga sakit jiwa. Tdk terlalu berlebih bila iman serta taqwa banyak calon pemimpin bangsa ini butuh diragukan atau bisa saja langkah memikirkan bangsa ini memanglah udah pada sakit, jadi tdk faham bagaimana kita hidup berbangsa serta bernegara, bisa saja juga tdk faham bahwasanya turut dalam partai politik sebetulnya membawa misi ideologi yang wajib diperjuangkan untuk buat bangsa ini bermartabat. Bahkan juga bisa saja juga kita tak akan punyai ikatan batin sbg suatu bangsa yg besar atau juga kita udah kehilangan jejak bagaimana menghormati peristiwa baik dan mulia perjuangan bangsa ini dari terhina karena penjajahan jadi bangsa yg merdeka yg seluruhnya itu dibayar dengan darah, nyawa serta air mata. 

Akan tetapi dalam sistem itu seluruhnya perlu ditunaikan lewat Penegakan Hukum Yang Baik serta terdapatnya Sumber Daya Manusia dalam penegakan hukum (Law Enforcement) yg diiringi ada kesadaran semua rakyat bangsa Indonesia selalu untuk patuh dengan hukum terlebih dalam pesta demokrasi. Fakta yg ada merupakan, bangsa ini miskin pendidikan, miskin partisipasi politik lantaran hak suaranya sudah dibeli, miskin keamanan serta kebebasan dalam kehidupan rukun berdampingan serta miskin keadilan dan kepastian hukum dalam tiap-tiap penyelenggaraan Pemilu. Rakyat yg miskin tidaklah hal yg ideal untuk di ajak berdemokrasi terlebih ditengah carut-marutnya penegakan hukum, maka dalam kondisi seperti ini kemungkinannya kecil maksud negara Indonesia mampu terwujud dengan baik, kemungkinannya kecil demokrasi serta pemilu jalan mulus tidak adanya kecurangan. Bahkan juga pembangunan condong beresiko sebaliknya yakni buat rakyat jadi lebih miskin, mengakibatkan kerusakan sistem serta perilaku sosial serta mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup dan merajalelanya budaya korupsi yg jadi lebih susah di cegah. Tidakkah fakta yg ada, di mana Indonesia di kenal sbg suatu negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yg melimpah, akan tetapi rakyatnya miskin ditengah-tengah kekayaannya. Ironis!!